UN (Tidak) Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Memprihatinkan. Mungkin itu kata yang paling tepat diucapkan ketika kita berbicara mengenai mutu pendidikan di negeri ini. Indikasinya dapat kita lihat dari berbagai laporan di surat-surat kabar mengenai buruknya kualitas sekolah/kelas, rendahnya mutu guru (lulusan LPTK), dan buruknya pengelolaan lembaga pendidikan.
Meskipun terdengar juga kabar positif, yaitu adanya beberapa siswa Indonesia yang berprestasi di tingkat dunia, seperti dalam Olimpiade Sains, atau yang sejenisnya, namun kabar itu hanya menggema di udara kosong. Keberhasilan itu menjadi semu ketika kita menyaksikan kondisi persekolahan yang ada di daerah-daerah pinggiran.
Berbeda lagi ketika kita membicarakan masalah ujian nasional. Dalam masalah ujian nasional, guru berada dalam posisi dilematis antara meningkatkan mutu dan menjaga “gengsi” daerah, begitulah keluhan yang disampaikan oleh para guru kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat melakukan silaturahmi ke Kantor Pengurus Besar (PB) PGRI di Jakarta pada hari Kamis, 14 Mei 2009.
Dalam pelaksanaan ujian nasional, sebenarnya guru ingin menegakkan mutu pendidikan dengan cara yang elegan dan menerapkan prinsip-prinsip serta etika pendidikan. Namun ketika berada di medan ujian nasional, banyak pesanan yang muncul yang mencuat sebagai pesanan para pejabat di daerahnya. Para pemegang kekuasaan di daerah tidak ingin tercoreng namanya dengan angka ketidaklulusan yang tinggi.
Sebenarnya niat itu tidak hanya ada dalam diri para pejabat itu. Para guru pun tidak ingin memiliki anak didik yang tidak lulus. Apalagi ketidaklulusan itu disebabkan oleh beberapa mata pelajaran saja. Guru tentu menginginkan siswa didiknya sukses tanpa menodai prinsip dan etika pendidikan. Namun yang terjadi saat ini semuanya buyar dengan diberlakukannya ujian nasional.
Guru yang berusaha mendidik dan membimbing siswa untuk dapat memenuhi keinginan mereka tergoda untuk ikut-ikutan menyukseskan ujian nasional dengan angka kelulusan yang tinggi. Akhirnya masalah mutu menjadi hal yang terabaikan. Dengan ujian nasional, yang terjadi bukanlah peningkatan mutu siswa, melainkan sekadar peningkatan kuantitas lulusan. Toh pada akhirnya mereka akan diseleksi oleh kahidupan yang sebenarnya. Mereka akan diseleksi oleh lembaga pendidikan yanglebih tinggi atau oleh pasar yang akan menggunakan tenaga mereka.
Hal yang mengejutkan dan tidak mudah diterima oleh akal adalah alas an pemaksaan pelaksanaan ujian nasionalkarena saat ini tengah terjadi ketimpangan lulusan pendidikan antardaerah. Wapres mengatakan bahwa pelajar dari daerah tertentu tidak didapati berkuliah di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandsung, dan perguruan tinggi pavorit lainnya. “Ketimpangan dan kesenjangan ini sangat berbahaya untuk bangsa ini. Inibisa jadi ancaman disintegrasi,” ujar Wapres.
Tentu saja kita memaklumi bahwa untuk dapat memasuki sebuah perguruan tinggi pavorit diperlukan persyaratan lebih, yaitu kemampuan yang lebih. Seorang anak dilahirkan dengan potensi yang sama, hanya saja kemudian pengembangan potensi itu yang berbeda.
Seorang anak yang dari awal sudah diperkenalkan dengan teknologi modern, tentu tidak gagap menghadapi kemajuan zaman. Berbeda dengan anak yang dibesarkan dalam lingkungan natural. Meskipun begitu, anak yang dibesarkan oleh alam tidak berarti memiliki kecerdasan yang lebih rendah ketimbang anak yang akrab dengan teknologi modern. Mereka mempunyai kecerdasan alamiah.
Di sinilah letak peran pemerintah dalam dunia pendidikan, yaitu memberikan fasilitas yang sama dan merata untuk setiap daerah. Secara bertahap tentu itu dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dan etika pendidikan. Tentu anak yang tinggal nunjauh di sana pun ingin menguasai tknologi modern, danb anak dari perkotaan dan pusat pemeritahan pun menginginkan memiliki kecerdasan alamiah. Tentu tidak dapat disamakan bentuk ujian untuk anak yang belajar dengan teknologi modern dan fasilitas yang berlimpah dengan anak cerdas yang belajar dari alam dan dengan fasilitas pendidikan yang apa adanya.
Tentu kita tidak ingin melihat ada ketimpangan menyolok dalam dunia pendidikan. Satu sekolah dengan gedung megah, fasilitas lengkap dan modern, serta guru yang layak mumpuni dalam mengajar, sementara di sekolah lain, masih di republik ini, gedungnya sudah miring hendak roboh, tanpa listrik, apalagi teknologi modern, dan gurunya hanyalah beberapa orang relawan dengan latar belakang pendidikan yang minim.
Untuk dapat bersaing masuk ke pendidikan tinggi, bijaknya bukan karena ia lulus ujian nasional dengan nilai yang didongkrak, atau dengan ketidakjujuran, malainkan karena kemampuannya. Sudah saatnya pemerintah membangun ITB do Biak, ITS di Sorong, atau UI di Palangkaraya. Tentu saja kualitasnya pun minimal harus sama. Lebih baik tentu menjadi harapan kita semua.