bse.depdiknas yang Mengenaskan

Penulis sangat menyambut baik upaya pemerintah untuk meringankan beban orang tua dengan membeli hak cipta buku-buku pelajaran. Niat baik pemerintah seharusnya diapresiasi oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Apresiasi yang positif memang tampak dari pemberitaan di media massa yang menginformasikan bahwa situs bse.depdiknas sulit atau bahkan tidak bisa diunduh.
Internet sebagai jaringan dunia maya yang penuh jalan berliku, berkelok, dan berjuta alternatif menjadikannya jalur cepat untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi, seperti juga jalan raya, jalan itu nyaman dilalui dan kendaraan dapat melesat cepat ketika tidak banyak kendaraan lain yang melaluinya. Akan tetapi, ketika begitu banyak kendaraan yang melaluinya, maka jalanan itu akan sampai pada keadaan di mana kendaraan tidak mampu lagi melaju, bahkan mungkin yang akan terjadi adalah kemacetan panjang yang melelahkan. Tampaknya kemacetan parah ini sedang terjadi di jalur internet di Indonesia menuju situs bse.depdiknas.
Sebagai sebuah jalan, bse.depdiknas adalah sebuah bottleneck, sebuah jalan yang menyempit sehingga menimbulkan kemacetan parah. Ribuan transaksi data digital berebut keluar masuk melalui sebuah celah sempit server. Masyarakat hanya bisa menunggu barangkali ada orang yang berbaik hati dengan memberikan alternatif situs untuk mengunduh buku-buku tersebut di tempat lain. Tentu saja orang yang berbaik hati itu adalah orang yang telah berkesempatan mendapatkan buku-buku itu yang mau sedikit bersusah payah untuk kemajuan pendidikan negeri ini. Bukan orang-orang yang berpandangan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah.
Sebagai sebuah negara besar dengan jumlah penduduk besar, tentunya jumlah siswa dan sekolah juga sedemikian besarnya. Sungguh tidak mengherankan ketika pada awal tahun pelajaran ini jalur internet ke bse.depdiknas begitu padat bahkan macet total. Kiranya perlu dipikirkan alternatif mengurai kemacetan ini dengan memberikan alternatif tujuan.
Salah satu lembaga yang mungkin bisa menjadi alternatif itu, dan hampir di semua daerah ada adalah dengan memanfaatkan situs yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP semestinya dapat diberdayakan untuk dapat mengurai kemacetan. Situs milik LPMP yang dibangun dengan biaya mahal kiranya dapat dijadikan alternatif untuk dijadikan server bagi buku-buku elektronika yang hak ciptanya sudah dibeli oleh pemerintah dengan biaya mahal. Jangan sampai biaya mahal yang sudah dikeluarkan pemerintah malah menjadi hambatan bagi masyarakat.
Akan tetapi kasus semacam ini selalu terulang. Kita masih dapat mengingat ketika pada tahun 2006 pemerintah memutuskan untuk mengubah kurikulum 2004 menjadi kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau lebih dikenal sebagai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) banyak diburu oleh masyarakat yang memerlukannya. Berlimpahnya pertanyaan di dunia maya tentang KTSP tidak berhasil dipuaskan di jagat maya. Tidak ada KTSP yang ada di internet padahal masyarakat guru tahu contoh KTSP itu sudah ada dan dimiliki oleh sebagian orang – LPMP barangkali termasuk satu di antaranya. Kedahagaan akan KTSP baru terpuaskan ketika ada seorang guru yang tinggal di Pangkalan Bun yang menitipkan KTSP itu di sebuah server gratiskan dan dibuat link-nya di weblog yang dimilikinya. Beribu-ribu guru mengunjungi situsnya untuk mendapatkan contoh KTSP sehingga blog tersebut mendapatkan peringkat pertama dalam jumlah pengunjung.
LPMP yang semestinya menjadi lembaga yang berada di garis depan dalam pelayanan masalah pendidikan malahan tidak berbuat apa-apa. Mungkin seperti juga pelayan publik yang lain yang paradigma pemikirannya stereotip, mereka pun berpemikiran sama. Kalau bisa dibuat sudah, mengapa dipermudah?
Penulis juga telah mencoba menelusuri buku-buku yang telah dibeli hak ciptanya sampai ke Dinas Pendidikan. Ketika menghubungi seorang pejabat yang menurut penulis tidak gaptek, diperoleh jawaban bahwa buku-buku itu ada dalam bentuk CD. Ketika penulis mengejar dengan harapan agar bisa mengopi isi CD ke dalam laptop yang sengaja penulis siapkan, tidak juga memberikan penjelasan yang memuaskan. Alasannya tidak ada dana dan kalau semua itu disimpan di dalam laptopnya, tentu akan memenuhi hardisk-nya. Padahal kita semua bisa menduga bahwa masyarakat memerlukan buku-buku itu saat ini saja. Satu atau dua bulan mendatang orang lebih suka berbagi informasi melalui jalur pertemanan. Pada saat itu, buku-buku pelajaran elektronik sudah bisa dihapus dari laptop atau komputer. Tidak terlalu repot, kecuali memang tidak ada kemauan untuk berbaik hati meluangkan sedikit waktunya.
Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Paradigma ini sudah begitu menggila. Bahkan sampai ke dunia pendidikan. Tidak mengherankan kalau dalam dunia pendidikan pun sekolah sering mempersulit urusan para siswa. Mulai dari sulitnya masuk sekolah sampai pada sulitnya mengurus kelulusan. Ujian nasional salah satu bentuk pemersulit kelulusan itu. Dan saat ini, kita kesulitan mendapatkan buku-buku elektronika yang katanya murah.
Murah dilihat dari kenyataan bahwa buku-buku itu telah dibeli hak ciptanya. Akan tetapi kalau buku-buku itu digandakan di tingkat kabupaten paling tidak diperlukan dana untuk penggandaan. Biaya penggandaan yang sudah ditentukan HET-nya, sangat tidak menarik bagi siapa pun untuk membisniskannya.
Celakanya, ketika masyarakat mengunduhnya dari internet, atau mengopi dari CD yang sudah ada, biaya untuk pencetakan hingga penjilidan masih memerlukan biaya yang cukup tinggi. Ini tidak terlalu jadi masalah bagi sebagian orang yang memiliki seperangkat komputer. Setidaknya untuk orang yang tidak memiliki komputer harus meminta bantuan orang lain ditambah biaya penjilidan.
Mungkin ada pembaca yang mempunyai perhatian terhadap masalah ini dan memiliki solusi yang cerdas. Sumbang saran ini, mudah-mudahan bermanfaat.