Copywriter Buku Pelajaran, Beban atau Kemudahan?

Pada hari Jumat, 21 September 2007, harian ini memuat sebuah berita mengenai keputusan pemerintah untuk memberlakukan sistem pembelian copywriter yang akan disebar melalui internet.
Berita di bawah judul ‘Copywriter’ Buku Pelajaran Dibeli itu memberikan informasi bahwa pemerintah, melalui Depdiknas akan memangkas beban berat orang tua karena harus membeli buku yang diedarkan langsung dari penerbit melalui sekolah. Sistem distribusi buku yang seringkali membebani orang tua itu karena harga buku dari penerbit terlalu mahal. Asumsinya harga buku adalah sebesar Rp 25 ribu. Seringkali pula buku-buku itu tidak bisa lagi dipakai pada tahun berikutnya.

Dengan pembelian copywriter oleh pemerintah maka harga dapat ditekan hingga menjadi Rp 7 ribu hingga Rp 8 ribu sekali mengunduh dari internet. Ini tentu sebuah berita yang menggembirakan. Buku bisa didapat dengan biaya 30% dari harga biasanya.
Sampai di sini masarakat perlu bergembira. Akan tetapi rupanya Bapak Menteri ini lupa bahwa negeri ini terdiri dari ribuan pulau yang mungkin belum setengahnya yang terangkum dalam sebuah jaringan internet. Bapak menteri tidak pernah mau tahu, bahwa di luar batas kecamatan masih ada desa yang jumlahnya ribuan, jauh dari desa pun masih ada dusun dan gerumbul yang begitu sederhana kehidupannya. Namun di sana ada sekelompk manusia yang hasu membaca. Di desa seperti itu, jangankan internet, listrik saja belum tentu ada.
Kita mencoba menghitung dan membandingkan dengan kondisi saat ini.
Beberapa kali media massa memberitakan adanya desa terpencil, kecamatan terpencil, pulau terpencil yang ada penduduknya dengan sekian puluh di antara mereka adalah pelajar. Mereka tidak mendapatkan akses pendidikan seperti di kota-kota. Harian ini pun beberapa kali memuat reportase tentang sedikit asa mereka dalam mencoba meraih pengetahuan.
Di tempat terpencil seperti itu, jangankan buku pelajaran yang paling baru diterbitkan, buku dengan kurikulum yang sudah tidak berlaku pun tidak bisa mereka dapatkan. Akan tetapi coba lihat di gudang-gudang buku di dinas pendidikan kabupaten atau kecamatan. Di sana akan kita dapatkan gudang yang penuh dengan buku yang tidak terdistribusikan.
Pihak sekolah yang jauh dari kota tentu tidak punya biaya untuk mengambil buku-buku itu. Pihak dinas pun tidak ada dana untuk mendistribusikannya. Seperti kebiasaan, pemerintah mendistribusikan bantuan hanya sampai kota kabupaten, atau kecamatan yang mudah dijangkau. Selebihnya, entah siapa yang harus bertanggung jawab. Tentunya dengan adanya program wajib belajar, itu adalah tanggung jawab pemerintah.
Distribusi barang semacam ini tentu biayanya jauh lebih murah daripada membangun jaringan listrik dan telepon atau internet sampai ke pedesaan. Walaupun listrik bisa diadakan secara swadaya, misalnya dengan listrik energi mikrohidro atau solarcell akan tetapi itu tidak semudah yang dipikirkan. Pengadaan semua itu memerlukan tenaga terampil yang dididik di sekolah kota. Masyarakat desa, tetap saja terpuruk dalam keluguannya.
Masalah copywriter buku yang disiapkan oleh pemerintah, memang bagus untuk wilayah perkotaan yang terjangkau oleh internet. Sedikit di luar wilayah itu bisa melakukan pengadaan buku dengan mengunduh di kota kemudian memotokopinya di kota. Masalahnya kembali ke masalah transportasi yang sulit. Sementara jika pihak sekolah membawa satu printout hasil unduhan itu ke desa, apa gunanya? Di desa tidak ada jasa fotokopi, apalagi percetakan.
Kiranya sudah saatnya pemerintah untuk membalik pola pikir pembangunan. Kota cukup kuat membangun dirinya sendiri dengan berbagai kemudahan yang telah ada. Untuk membangun kota, pemerintah tidak harus lagi mengalokasikan dana yang begitu besar. Untuk pemerataan pembangunan, kiranya pemerintah perlu mengembangkan pembangunan ke pinggiran kota.
Biaya pembangunan jalan tol tentu jauh lebih mahal daripada pembangunan jalan biasa. Jika biaya pemangunan jalan tol ini dialihkan untuk perluasan jaringan jalan sampai ke pelosok, tentunya ini bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Memang akhirnya apakah pemerintah punya niat dan mau melaksanakan itu semua atau tidak. Bukan cuma omong kosong yang diharapkan.
Gagasan pembelian copywriter buku-buku pelajaran bukanlah sesuatu yang jelek. Itu bagus untuk diteruskan, masalahnya bagaiman hal itu bisa menjangkau seluruh sisi negeri ini. Karena, jangankan buku yang masih sering dianggap mewah, bahkan di kota-kota pun masih demikian. Transportasi kebutuhan hidup sehari-hari ke pedesaan seringkali sulit. Di pedalaman garam seringkali lebih berharga daripada emas. Apalagi sekedar buku.

Willy Ediyanto
Praktisi Pendidikan,
Tinggal di Kumai
Dimuat di Harian Borneonews, Senin, 1 Oktober 2007