Ada Apa dengan Sertifikasi Guru?

Sebuah harian ibukota memberitakan bahwa penilaian kelulusan uji sertifikasi untuk 2,7 juta lebih guru di seluruh Indonesia, akan mengutamakan kelayakan portofolio atau riwayat kerja seorang guru. Pendidikan dan pelatihan tambahan tanpa ujian tertulis akan diberikan jika guru yang bersangkutan dinilai belum memenuhi akreditasi yang disyaratkan. “Ujian tertulis juga sudah tidak ada lagi,” kata `’Sumarna Surapranata Direktur Pembinaan dan Pelatihan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.

Berita itu tidak saja harus disambut oleh para guru. Para dosen dan LPTK juga harus menyambutnya dengan gembira karena ada pengakuan bahwa Semakin senior seorang guru tentu lebih profesional dibandingkan dengan guru baru. Begitu juga LPTK dinilai sudah mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni dalam mendidik. Walaupun di sisi lain pemerintah masih menginginkan adanya mata kuliah kependidikan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas lulusan LPTK.
Pada tahun ini ditargetkan 200.000 guru yang ikut uji sertifikasi, termasuk 20.000 guru yang sudah terpilih setahun sebelumnya. Pemilihan guru yang ikut uji sertifikasi diutamakan yang sudah berusia 50 tahun ke atas dan mengabdi selama 20 tahun. Mereka yang lulus uji sertifikasi akan menerima tunjangan profesi satu kali gaji pokok. Pemilihan guru yang ikut sertifikasi diserahkan kepada dinas pendidikan di daerah masing-masing. Kendati begitu, tetap harus dalam rambu-rambu panduan pelaksanaan sertifikasi yang saat ini sedang direvisi.
Dengan asumsi bahwa setiap tahun pemerintah akan melakukan sertifikasi untuk 200.000 guru, maka secara kasar dapat diperkirakan sertifikasi itu baru akan selesai setelah berjalan selama 13 tahun. Artinya guru yang saat ini masih berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil, atau yang baru lulus dari LPTK baru akan menikmati kesejahteraan sebagai akibat kebijakan sertifikasi itu paling cepat setelah 13 tahun bekerja. Itu wajar jika dibandingkan dengan 200.000 guru yang disertifikasi pada tahun ini yang syaratnya seperti di atas, yaitu berusia di atas 50 tahun dan masa kerja di atas 20 tahun.
Akan terasa menjadi tidak adil ketika kita membandingkannya dengan calon guru yang sekarang masih duduk di bangku LPTK dan dalam dua atau tiga tahun ke depan lulus dan diterima sebagai guru, karena mereka langsung mendapatkan sertifikasi begitu mereka lulus dan dalam tahun pertama akan langsung mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Bandingkan dengan guru yang sudah bekerja selama satu sampai sepuluh tahun yang baru akan menerimanya sepuluh tahun kemudian.
Seorang pejabat Dinas Pendidikan dan Pengajaran dari salah satu provinsi menyatakan bisa memahami jika jumlah guru dari daerahnya yang disertakan dalam sertifikasi masih terbatas. “Sebab banyaknya guru yang belum memenuhi standar pendidik akan berpengaruh juga ke anggaran negara. Jadi kami harus menerima kuota yang sudah ditetapkan,” tuturnya.
Itu adalah pernyataan yang tidak bijak. Apapun alasannya selama ini pemerintah tidak pernah menaikkan gaji hanya berlaku untuk sebagian PNS saja. Selama ini untuk kenaikan gaji PNS selalu berlaku serentak. Bisa kita bayangkan, bagaimana jadinya seandainya peningkatan kesejahteraan PNS dilakukan secara bertahap, tentu akan terjadi gejolak yang bisa menggoyahkan pemerintah. Tapi ini, guru, dengan 2,7 juta kekuatan tidak akan pernah bisa menggetarkan pijakan kekuasaan.
Dalam beberapa pemikiran, penulis mendapatkan kesan bahwa usaha peningkatan kesejahteraan bagi guru selalu berakhir dengan kekecewaan sehingga tidak mengherankan kalau dalam menghadapi sertifikasi ini tidak terasa antusiasme pada guru-guru senior. Ini tampak dari bagaimana pemerintah bisa dikatakan gagal dalam melaksanakan program kenaikan pangkat guru dengan penetapan angka kredit. Dikatakan gagal karena sampai saat ini banyak guru yang tidak mampu dan tidak mendapatkan akses untuk bisa mengembangkan profesi yang dipersyaratkan untuk bisa naik ke pangkat yang lebih tinggi. Padahal aturan itu sudah diberlakukan sejak 13 tahun yang lalu.
Banyak guru yang tidak mampu mengembangkan profesi dengan membuat karya tulis. Padahal pengembangan profesi, termasuk menyusun karya tulis ini akan dituntut juga dalam sertifikasi berupa portofolio. Sedangkan portofolio seorang guru yang bisa diakreditasi itu antara lain meliputi pengalaman kerja, karya-karyanya, pelatihan atau penataran yang pernah diikuti, dan keterlibatannya di dalam organisasi.
Itu baru satu permasalahan. Belum lagi seperti keluhan dalam surat pembaca yang dimuat di harian ini pada Kamis, 12 April 2007 tentang ketidaktransparanan Dikjar dalam penerimaan mahasiswa baru dari guru yang berijazah D-2 untuk program S-1 dan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dalam surat pembacanya Nasrudin, penulis surat pembaca tersebut mengatakan bahwa banyak sekolah yang tidak tahu program ini. Keinginan Nasrudin dan tentunya guru-guru lain adalah agar program ini disampaikan secara terbuka dan melalui seleksi sesuai prosedur dan aturannya.
Kalau masalah yang berada dalam lingkup dinas pendidikan saja sudah demikian, apalagi ini menyangkut sertifikasi yang bisa diduga pemilihan guru peserta sertifikasinya akan terjadi sama karena berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Menurut hemat penulis, tidak ada guru yang tidak ingin sejahtera. Belum lagi masalah-masalah rutin lainnya misalnya masalah perekrutan kepala sekolah, dan jabatan-jabatan lain di lingkungan pendidikan baik di sekolah maupun madrasah yang terkesan sangat tertutup dan seringkali terasa tidak adil.
Pemilihan guru yang ikut sertifikasi diserahkan kepada dinas pendidikan di daerah masing-masing. Kendati begitu, tetap harus dalam rambu-rambu panduan pelaksanaan sertifikasi yang saat ini sedang direvisi.
Saat ini kita hanya berharap semoga panduan pelaksanaan sertifikasi yang sedang direvisi itu disusun dengan sempurna sehingga tidak memberi celah untuk terjadinya kolusi sehingga akan merugikan para guru termasuk kemungkinan adanya guru yang belum memenuhi kriteria mengikuti sertifikasi, kemudian bisa mengikuti sertifikasi karena faktor-faktor yang dapat merugikan guru lain.
Semoga.
Muhammad Willy Ediyanto, S.Pd.
Praktisi Pendidikan,
Tinggal di Kumai