Produk Pendidikan dengan Kualitas Rendah

Willy Edi
Menarik sekali, sekaligus menggelitik apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Asosiasi LPTK, Bedjo Sujanto, yang diberitakan oleh BorneoNews pada 20 Maret 2007. Dikatakan bahwa semua LPTK harus memiliki komitmen yang sama dalam menyiapkan calon tenaga guru bermutu dan baik. Dalam bagian lain dikemukakan bahwa dari 30 LPTK negeri dan 240-an LPTK swasta, yang dinilai benar-benar siap menyelenggarakan pendidikan tenaga guru yang baik masih terbatas.

Kejujuran yang dikemukakan oleh Bedjo Sujanto di atas begitu menggelitik, karena selama ini mutu pendidikan selalu dibebankan kepada guru. Pendidikan tidak bermutu karena gurunya tidak bermutu. Nyatalah di sini bahwa penyebab tidak bermutunya guru tidak hanya dari faktor guru semata, akan tetapi juga dari faktor LPTK yang melahirkannya menjadi guru. Akan sulit sekali menghasilkan guru bermutu dari LPTK yang tidak bermutu. Tentu ada banyak faktor yang harus dihadapi untuk meningkatkan mutu LPTK agar dapat menghasilkan guru dengan kualitas yang baik.

Guru Terlanjur Mutu Rendah
Sekian juta guru menyebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagaian dari para guru itu penah mengenyam pendidikan di LPTK. Sebagian berkualitas rendah. Pertanyaannya tentulah, mau diapakan mereka?
Pemerintah yang diamanati untuk melaksanakan UUD 1945 dan UU Guru dan Dosen tampaknya tidak berdaya melepaskan diri dari jeratan yang tak tampak sehingga berat untuk melaksanakan keduanya. Berita di BorneoNews 12 Meret 2007 mengindikasikan itu. Seperti yang diungkapkan oleh Darmaningtyas, pengurus Majelis Luhur Taman Siswa, bahwa Departemen Pendidikan Nasional dipandang belum siap memanfaatkan lonjakan jumlah anggaran pendidikan. Jika dipaksakan melonjak, dikhawatirkan rawan kebocoran dan tidak tepat sasaran.
Dilihat dari kekhawatiran itu memang cukup beralasan. Bukankah departemen yang sama-sama mengelola pendidikan – Depdiknas dan Depag – termasuk lemaga terkorup? Berbeda halnya dengan pernyataan Menteri Keuangan pada sidang di Mahkanah Konstitusi yang menyatakan ahwa kondisi keuangan negara belum memungkinkan pemerintah memenuhi amanat UU Sistem Pendidikan Nasional.
Berapapun anggaran pendidikan, yang pertama kali harus diperbaiki kualitasnya adalah LPTK. Ini perlu dilakukan karena menyangkut masa depan pendidikan. Sebab guru yang saat ini mengajar sebagian akan pensiun dalam waktu lima tahun ke depan. Waktu lima tahun ke depan adalah pekiraan waktu yang tepat untuk mengganti guru-guru pensiun itu dengan guru-guru baru lulusan LPTK yang seharusnya sudah bermutu baik.
Yang harus dilakukan berikutnya adalah peningkatan kualitan pada guru-guru yang sedang melaksanakan tugas. Seharusnya jangan hanya diselesaikan dengan sertifikasi guru saja, tetapi juga harus ada pendidikan lanjutan bagi guru dengan pelaksanaan yang ketat, bebas dari KKN. Internet sebagai media pembelajaran interaktif perlu dikembangkan sampai ke pelosok desa. Jangan sebatas iklan di televisi saja, karena dengan media ini, ditambah guru yang dididik mampu berinternet, diharapkan – tepatnya dipaksakan – untuk mampu memanfaatkan teknologi internet ini. Penulis melihat bahkan sudah ada jaringan blog guru yang isinya sangat bagus, interaktif, dan yang penting mudah membuatnya.

Tidak Serius = Melanggar Undang-Undang
Semua orang yang pernah menjadi presiden di Indonesia mengatakan dirinya melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Dalam praktiknya – penulis ambil dua contoh – Presiden Sukarno melanggar UUD 45 karena kemudian menjadi presiden seumur hidup. Presiden Suharto melanggar UUD 45, diantaranya karena membungkam kebebasan berbicara. Sekarang di zaman reformasi, masih juga terjadi penganggaran karena belum memenuhi amanat UUD 45, yaitu memberikanalokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN.
Seusai persidangan Mahkamah Konstitusi pada 8 Maret 2007, Ketua Umum PB PGRI, Prof. Muhammad Surya mengatakan, bila tidak memenuhi anggaran 20% dari APBN, pemerintah terbukti tidak serius terhadap bidang pendidikan. Muhammad Surya hati-hati sekli untuk tidak sampai mengatakan bahwa pemerintah telah melanggar Undang-Undang Dasar 45.

BOS – BOP
Sebenarnya hal yang paling penting saat ini dari lapangan pendidikan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana belajar di sekolah-sekolah. Jangan lagi sampai terhambat – terpecahnya konsentrasi pemikiran pihak sekolah – karena tidak lancarnya dana pendidikan.
Betapa bingungnya seandainya kita menjadi kepala sekolah. Apalagi jika menjadi kelapa sekolah pada sekolah swasta dan SMU/SMK di Kotawaringin Barat. Tiga bulan sudah harus menanggung hutang kepada guru atau pihak lain karena dana BOS dan BOP belum turun. Menarik iuran dari siswa tidak mungkin dilakukan kecuali jika mau berhadapan dengan protes dari orang tua siswa. Orang tua siswa tidak pernah mau tahu bahwa dana BOS dan BOP belum turun. Belum sampai ke sekolah, padahal sekolah perlu dana dalam operasionalnya. Oang tua siswa tahunya pendidikan gratis.
Lingkungan pelaksana pendidikan semuanya bingung – betapa teganya pemerintah – menjadikan sekolah menjadi sebuah lembaga yang harus memikirkan sumber keuangan. Kalau mau memberi, ya jangan merepotkan seperti ini. Biarkanlah sekolah berkonsentrasi untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Jangan ditambahi beban lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan secara langsung.
Kesimpulannya, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk tulus meningkatkan mutu pendidikan. Ini sangat pending karena tebukti bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh faktor guru saja.