Tahun Baru dengan Semangat Baru

Datangnya tahun baru, biasanya disambut dengan suka cita. Begitu juga dengan rencana perayaan tahun baru di Pangkalan Bun yang akan dirayakan dengan pesta kembang api di bundaran Tugu Pancasila. Patut disyukuri bahwa warga Kotawaringin Barat, khususnya Pangkalan Bun masih menyisakan kesempatan untuk kegiatan tersebut. Kita semuanya tentunya patut untuk ikut berbangga.

Apakah tahun baru harus diperingati dengan sepotong kegiatan yang cukup menghabiskan dana? Apakah peringatan tahun baru harus berupa seremonial dan luapan kegembiraan?
Beberapa waktu yang lalu ada beberapa tulisan yang sempat penulis baca di harian ibukota yang diantaranya berjudul “Enaknya Korupsi di …”. Walaupun di harian itu dijelaskan nama tempatnya, kita semua tahu bahwa di negeri ini, di mana pun, bahkan “mungkin” di daerah ini juga demikian. Sebagai warga kebanyakan, kita hanya bisa merasakan dengan kondisi fasilitas umum yang ada berupa jalan dan jembatan.
Beberapa waktu yang lalu, pada periode pemerintahan yang lalu, kita tidak merasakan pembangunan untuk masyarakat, karena kalaupun ada, misalnya pembangunan jalan, sifatnya tambal sulam saja dan dengan kualitas yang “buruk”.
Untuk masalah jalan, penulis ingin mengungkapkan pengalaman dengan pemakaian jalan. Suatu hari, penulis berjalan menggunakan sepeda motor dari tempat kerja di Kumai menuju ke Pangkalan Bun melalui jalanan yang melintasi kompleks TNI AU. Selepas dari Kumai penulis melalui jalan yang sedang dibangun, dan penulis dibentak oleh seorang pekerja karena melintasi jalan yang “baru” selesai dibangun. Beberapa waktu kemudian ternyata jalan itu sudah rusak lagi, padahal jalan lainnya, bahkan yang dibangun jauh sebelumnya masih bagus sampai saat ini, sedangkan jalan yang penulis ceritakan sudah beberapa kali mengalami perbaikan.
Pengalaman di atas hanyalah sebuah contoh kecil. Pembaca mungkin pernah mengalami kejadian yang serupa.
Lain dulu, lain pula sekarang. Pada saat ini masyarakat merasakan betul pembangunan yang berupa fasilitas umum berupa jalan, jembatan, dan parit. Nilainya mungkin kecil saja, tapi itu yang diperlukan oleh masyarakat. Inilah kebijakan pemerintah daerah yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Bukannya pusat perbelanjaan megah yang ternyata malah sepi pengunjung. Harapan kita semua adalah semoga jalan dan jembatan itu dibangun dengan kualitas yang bagus dan pemborongnya sampai pelaksana proyeknya mengikuti semangat baru.
Sekarang kita memasuki tahun baru 2007. Semangat baru seperti yang sudah diawali oleh Bupati Ujang Iskandar seperti contoh di atas barangkali yang harus kita ikuti. Bahwa kita tidak harus mengikuti tren global atau pemaksaan seperti program transmigrasi pada tahun tujuh puluhan. Persentase keberhasilannya tidak penulis ketahui dengan pasti. Tapi dari cerita yang penulis dapatkan, banyak warga trans yang merasa gagal dan kembali ke tanah asalnya. Ini merupakan sebuah kegagalan program.
Pengadaan kapal penyebrangan belakangan ini bahkan lebih mempercepat peningkatan translokasi sejumlah orang tanpa harus dibiayai. Mereka datang sendiri dengan biaya sendiri. Diakui bahwa transportasilah yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan sarana telekomunikasi yang mudah, lebih “membetahkan” perantau untuk berlama-lama atau bahkan menetap di daerah baru ketimbang usaha memindahkan sejumlah orrang dengan setengah memaksa tanpa fasilitas hidup yang memadai. Bukan sekedar memindahkan kemiskinan.
Dalam bidang pertanian dan perkebunan, pemerintah daerah harus mau belajar dari kegagalan proyek lahan gambut sejuta hektar. Penulis merasa gelisah ketika dinas terkait menyetujui saja ketika ada sekelompok warga yang menginginkan pembangunan kanal di lokasi pertanian dan perkebunannya. Ini sangat berbahaya karena akan merusak pola tanah di daerah ini. Tanah yang asam akan menjadi kering dan mudah terbakar di musim kemarau berikutnya. Kalaupun dibangun kanal, harus diikuti dengan pembangunan pintu air untuk mempertahankan ketinggian kandungan air dalam tanah.
Menurut sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah gambut yang dikeringkan hanya akan menghasilkan tanaman yang “hanya bisa bertahan hidup”. Jangankan untuk menghasilkan buah, bulir padi, jagung, dan sebagainya, untuk bisa bertahan hidup saja sudah patut untuk disyukuri. Di beberapa tempat sudah terlanjur dibangun kanal-kanal dan tanahnya sudah rusak. Sebaiknya program itu jangan dilanjutkan, hentikan sekarang juga. Kalaupun dilanjutkan jangan berhenti sampai di proyek itu saja. Harus ada kelanjutannya yang positif, pembangunan pintu air.
Sebagai praktisi pendidikan, penulis menginginkan kesamaan semangat baru dalam dunia pendidikan kita. Sudah beberapa kali kepala-kepala sekolah mendapatkan sosialisasi mengenai pengadaan buku melalui dana BOS. Tiga buku mata pelajaran untuk setiap siswa akan diadakan secara bertahap. Padahal untuk tingkat SLTP saja setidaknya diperlukan sembilan buku pelajaran. Enam buku pelajaran bukanlah angka yang sedikit jika orang tua mengalokasikan dana sebesar dana BOS buku untuk setiap bukunya. Enam buku untuk Tingkat SLTP, bahkan untuk sekian persen siswa yang duduk di madrasah, diperlukan sepuluh buku lain.
Kalau pemerintah daerah menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang penting, bukan hanya sekedar pengadaan asrama mahasiswa di luar daerah saja yang perlu diadakan. Buku-buku pelajaran barangkali akan lebih bisa diterima oleh masyarakat untuk realisasi kepedulian pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Anak-anak SD sampai SLTA juga memiliki potensi untuk maju jika didukung.
Untuk di Kalimantan, selain di Palangkaraya, barangkali penjualan buku pelajaran melalui koperasi sekolah sangatlah positif. Tahun ini, dengan kebijakannya yang sentralistik, pemerintah melarang guru untuk menjual buku kepada siswa tanpa membedakan perkotaan dan pedesaan. Bagi guru yang bertugas di kota tentu ini tidak menjadi masala. Tapi dengan guru yang berada di daerah pedalaman yang cukup jauh dari kota tentu ini menjadi sebuah dilema. Masalahnya bagaimana dengan kemampuan siswa untuk memiliki buku.
Ketika pemerintah tidak tetap pendiriannya dalam memberikan bantuan buku antara jadi dan tidak jadi guru ragu-ragu untuk menyarankan siswanya antara membeli buku sendiri atau menunggu bantuan dari pemerintah yang sampai saat ini belum juga menjadi kenyataan. Tawaran dari penerbit mulai menggoyahkan ketenangan guru dalam mengajar. Yang jelas di daerah ini tidak ada toko buku kecuali mau melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan biaya angkutan yang justru menjadi semakin memberatkan siswa. Koperasi sekolah sebetulnya menjadi solusi terbaik di daerah ini.
Penulis adalah praktisi pendidikan, menetap di Kumai.