KOMITMEN GURU DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU MADRASAH

Tulisan ini dibuat karena penulis tertarik sekali pada artikel di Tabloid Cermien Edisi 006/Juni 2005 yang berjudul “Perlunya Komitmen Aparat Kependidikan dalam Upaya Meningkatkan Mutu Madrasah” yang ditulis oleh H. Abdul Wahid . Aha, S.H.
Diawali dengan menguraikan salah satu aparat kependidikan, yaitu guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, diungkapkan bahwa dengan ungkapan itu guru hendaknya tidak perlu “pesimis”, karena profesi guru adalah pekerjaan yang mulia ….

Kalimat itu terasa menghibur bagi yang memiliki profesi bukan guru. Apalagi jika dikaitkan dengan bagian lain tulisan itu, di mana penulisnya mencoba mengkritisi tentang kesejahteraan guru dengan mendasarkan motto Ikhlas Beramal.
Dikemukakan pada bagian itu bahwa “pada umumnya dilihat dari kesejahteraan, atau gaji/tunjangan fungsional mereka (guru – pen) maka mereka tergolong kepada pendapatan menengah ke atas apabila dibandingkan dengan PNS biasa yang tidak memegang suatu jabatan struktural”.
Selanjutnya dikatakan bahwa “sangat tidak wajar dan tidak terhormat apabila guru agama negeri tersebut malas dalam mengajarnya.
Kutipan di atas, pertama mengemukakan bahwa guru tidak seharusnya pesimis. Kata ini tidak tepat ditujukan kepada guru. Apakah benar ada guru yang pesimis dengan penghasilannya. Memang penulis ada guru yang bekerja di luar jam mengajarnya, apakah itu menjadi tukang ojek, guru mengaji, berjualan, atau yang lainnya. Apakah yang demikian itu menunjukkan sikap pesimis guru? Tentunya bukan. Guru yang demikian adalah guru yang kreatif, walaupun sebagian ada juga yang kemudian melalaikan tugasnya sebagai guru, tapi jumlahnya berapa?
Penulis pernah menjumpai adanya guru yang tidak mau memakai seragam Korpri pada saat menjelang upacara, memakainya pada saat upacara, dan kemudian mengantinya dengan pakaian lain setelah upacara, alasannya adalah “guru sama dengan PNS lain, saat upacara semuanya berseragam, tapi lihatlah setelah upacara selesai, ada yang menggunakan sepeda motor tahun 80-an, ada juga yang menggunakan mobil mewah”. Adakah guru yang mengunakan mobil mewah seperti “Ibu Guru Cantika” dalam film Si Yoyo. Bukankah guru di Indonesia lebih banyak yang mirip Pak Guru Topaz yang diperankan oleh Parto “Patrio”, yang cerdas tapi tidak bisa memanfaatkan kesempatan.
Penulis pernah punya pengalaman menjadi guru di sebuah sekolah di ibukota. Guru-guru di sana tidak ada yang mau memakai pakaian safari. Alasannya mereka bukan anggota dewan. Dari dua contoh itu tampak bahwa perbedaan itu begitu terasa kental. Padahal guru di ibukota itu seperti seorang pegawai negeri dengan dua pekeraan, pertama digaji oleh pemerintah, kedua mendapatkan penghasilan lebih kurang separuh gaji PNS dari honorarium. Bukan honorarium kelebihan mengajar, tapi honorarium mengajar. Kelakar mereka , “setiap bukan kami gajian dua kali”.
Guru adalah profesi. Jadi guru seharusnya dihargai atas profesinya, bukan karena yang lain. Kalau petani dengan modal sawah satu hektar di Kalimantan Tengah akan memperoleh hasil sekitar tiga ton gabah, maka semakin luas lahan yang dimiliki akan semakin banyak. Begitu juga pekerjaan. Guru saat ini “mungkin” tidak ada yang berijazah SPG dan PGA, setidaknya DII, tentu dengan modal seperti itu, akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi disbanding dengan PNS yang berijazah SLTA. Tentu tidak bisa dibandingkan. Kalau masalah tunjangan fungsional, apakah layak untuk diperdebatkan? Apakah semua pegawai struktural kemudian harus mendapatkan tunjangan struktural juga meskipun tidak menduduki jabatan? Besarnya tunjangan itu tidak cukup untuk mencicil sebuah RSS saat ini.
Masalah keberhasilan suatu pendidikan bukan hanya diukur dengan terpenuhinya tenaga pengajar, melainkan juga jika telah berfungsinya komponen lain, yaitu kepala sekolah, kurikulum, ruang belajar, buku pelajaran, peralatan dan media, dan sumber dana. Berapa madrasah di Kalimanatan Tengah ini yang semua komponennya telah tercukupi. Faktor guru saja belum merata, termasuk pembagian guru PNS baru. Bukankah hal yang lucu jika madrasah dalam satu kabupaten/kota yang masih dapat dijangkau tidak lebih dari setengah jam perjalanan terdapat ketimpangan jumlah guru. Pada tahun ini ada sebuah madrasah mendapatkan tambahan sepuluh guru, sedang di madrasah lain hanya empat guru, itupun masih berkurang dengan adanya guru yang pindah tempat tugas. Janganlah kita berbicara tentang buku peajaran/perpustakaan, peraatan dan media belajar. Mungkin ini hal yang tidak pernah dipikirkan oleh pembuat keputusan di atas kepala sekolah. Contohnya di madrasah tempat penulis bekerja, ruang perpustakaan dan laboratorium sudah ada (proyek), tapi apakah pernah terpikir untuk pengadaan isinya.
Itu bagian yang menggelitik perhatian penulis. Bagian yang lain, sayang hanya menguraikan beberapa pengertian. Hormat saya kepada Bapak Abdul Wahid, 2 – 2,5 tahun naik pangkat itu bisa terjadi untuk usul penetapan angka kreditnya, tapi untuk terbitnya SK kenaikan pangkat bisa jadi mundur seperti yang sedang penulis tunggu sampai saat ini.