Ketika Guru Menggugat Undang-Undang

Ketika Peraturan Pemerintah tentang kenaikan pangkat guru dengan angka kredit ditetapkan, berjuta guru di Indonesia menyambutnya dengan diam-diam saja. Ketika guru ditetapkan sebagai jabatan fungsional dengan mendapatkan tunjangan fungsional, berjuta guru menyambutnya dengan biasa-biasa juga. Ketika Undang-Undang Guru dan Dosen ditetapkan, berjuta-juta guru di Indonesia menyambutnya dengan biasa-biasa juga. Ketika pemerintah menjanjikan bantuan operasional siswa untuk buku, guru menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Ada apa sih dengan guru kita?

Setelah sekian tahun guru ditetapkan sebagai jabatan fungsional dengan sedikit tambahan tunjangan fungsional, guru memang bisa mengusulkan kenaikan pangkat dua tahun sekali. Tentunya itu dapat dilakukan setelah guru mengajukan usul penetapan angka kredit terlebih dahulu. Pada saat itu para guru menyambutnya dengan biasa-biasa saja yang akhirnya terbukti juga yang dikhawatirkan, yaitu kenyataan bahwa selfeducation para guru tidak terdukung. Begitu juga dengan pendidikan-pendidikan setelah seseorang menjadi guru ternyata tidak dilaksanakan. Guru merasa cukup dengan ilmu yang sudah didapatnya. Begitu juga dengan birokrasi yang mengungkungnya yang seringkali “kehausan”.
Pemerintah juga tidak memperhatikan peningkatan pendidikan guru selanjutnya, kecuali program setengah matang seperti program penyeteraan bagi para guru. Akibatnya cukup banyak guru yang harus puas sampai meraih pangkat IV/a saja. Alasan stereotip yang dikemukakan guru adalah sulitnya menyusun karya tulis. Yang mampu menulis ternyata terganjal dengan masalah yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait. Contohnya, ada beberapa guru yang mencoba menyusun karya tulis, tetapi selalu dikembalikan dengan alasan “tidak bermutu”. Informasi yang penulis dapatkan terakhir adalah bahwa di tingkat provinsi belum ada tim penilai angka kredit untuk karya tulis. Ini khusus di daerah tempat pelunis bekerja. Mungkin di daerah lain berbeda. Tentu saja ini mengejutkan. Setelah tiga belas tahun peraturan itu dilaksanakan, ternyata tim penilainya belum ada.
Tahun 1996, beberapa hari setelah Undang-Undang Guru dan Dosen ditetapkan, apa yang diharapkan lagi oleh guru ketika dana kesejahteraan yang menjadi salah satu pasalnya ternyata tidak juga dilaksanakan oleh pemerintah. Apalagi harapan untuk mendapatkan kesejahteraan dari kemungkinan untuk mendapatkan status sebagai guru profesional, apakah juga akan dapat segera dilaksanakan setelah sekian bulan waktu beringsut meninggalkan tahun 1995?
Tahun ini, dengan kebijakannya yang sentralistik, pemerintah melarang guru untuk menjual buku kepada siswa tanpa membedakan perkotaan dan pedesaan. Bagi guru yang bertugas di kota tentu ini tidak menjadi masalah selain berkurangnya pendapatan. Tapi dengan guru yang berada di daerah pedalaman yang cukup jauh dari kota tentu ini menjadi sebuah dilema. Masalah hasil dari penjualan buku bagi guru mungkin bisa diabaikan, tapi bagaimana dengan kemampuan siswa untuk memiliki buku.
Ketika pemerintah tidak tetap pendiriannya dalam memberikan bantuan buku antara jadi dan tidak jadi. Guru ragu-ragu untuk menyarankan siswanya membeli buku sendiri, atau menunggu bantuan dari pemerintah yang sampai saat ini belum juga menjadi kenyataan. Tawaran dari penerbit mulai menggoyahkan ketenangan guru dalam mengajar.
Beberapa waktu yang lalu, ada seorang kepala sekolah yang dipanggil bupati karena menjual buku kepada siswanya melalui koperasi sekolah. Belum penulis dapatkan informasi atas hasil pembicaraan mereka. Padahal di daerah tersebut tidak ada toko buku kecuali mau melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan biaya angkutan yang justru menjadi semakin memberatkan siswa. Koperasi sekolah sebetulnya menjadi solusi terbaik di daerah tersebut.
Alangkah baiknya jika BOS buku itu langsung saja diberikan ke sekolah-sekolah dengan memperhatikan jumlah kelas yang ada, tidak perlu menunggu data jumlah siswa yang diterima. Bukankah tidak pernah ada sekolah yang jumlah kelasnya kembang kempis dan buku-buku itu akan terpakai setidak-tidaknya lima tahun. Di lain sisi pemerintah daerah diam saja dan lebih suka menunggu pemerintah pusat. Bukankah bantuan buku itu belum pasti, dan kalau pun pasti hanya untuk beberapa mata pelajaran saja. Tentunya kalau daerah mau terlibat, selain tiga atau lima mata pelajaran, masih ada beberapa pelajaran lain yang juga memerlukan buku dan tidak akan pernah dibantu oleh pemerintah pusat.
Selanjutnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyangkut masalah sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesional. Lagi-lagi pemerintah berkelit dengan merencanakan penyelesaian uji kompetensi selama lima belas tahun. Bukankah lima belas tahun yang akan datang, guru-guru yang berijazah D II dan D III sebagian besar sudah pensiun. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak akan berusaha meningkatkan kompetensi guru berijazah diploma dengan pendidikan penyetaraan atau sejenisnya. Toh saat ini pendidikan guru diploma saja sudah tidak ada lagi. Ini juga menunjukkan bahwa pemberian tunjangan profesi sebesar gaji pokok hanya janji kosong yang hanya akan dinikmati oleh yang “lebih dahulu berkesempatan”, bukannya untuk peningkatan kesejahteraan semua guru.
Lalu bagaimana dengan guru berijazah sarjana yang mendapatkan tugas di pedalaman. Mereka tentu akan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan. Apakah uji kompetensi nantinya akan segera menjamah mereka yang di pedalaman yang jumlahnya “banyak”?
Sekian juta guru pasti akan sependapat bahwa kesejahteraan selain dari segi materi, tentu juga dari segi yang terakhir itu. Kepastian hukum dan kebijaksanaan. Jadi, wajarlah kalau guru merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya pada sat ini. Apa lagi?